Sejarah BI, Berdiri untuk Gantikan Bank Sentral Belanda di Indonesia
Tubuh Legislasi (Baleg) DPR berencana membuat instansi baru yaitu Dewan Moneter. Ini tercantum pada RUU mengenai Perkembangan Ke-2 atas UU Nomor 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia (BI).
Dewan Moneter ini terbagi dalam lima anggota yakni Menteri Keuangan, seseorang menteri membidani perekonomian, Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, serta Ketua Dewan Komisioner Kewenangan Layanan Keuangan (OJK). Dewan Moneter itu memiliki peranan untuk pimpin, mengoordinasikan, serta arahkan kebijaksanaan moneter, searah kebijaksanaan umum pemerintah di bagian perekonomian.
Adanya Dewan Moneter, karena itu BI bisa menjadi instansi negara berdiri sendiri yang bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan pekerjaan serta kuasa, bebas dari terlibat faksi lain, terkecuali untuk hal-hal lain ditata UU. Dalam UU lama, BI adalah instansi berdiri sendiri dalam melakukan pekerjaan serta kuasa, bebas dari terlibat pemerintah serta faksi lain.
Sebelum mengulas tentang dewan moneter, berikut riwayat pembangunan Bank Indonesia dan pekerjaan yang diemban bank sentra Indonesia ini, diambil dari beberapa sumber.
Bank Indonesia (BI) pertama-tama dibangun di tahun 1953. Persisnya pada 1 Juli 1953 sesudah berfungsinya Undang-Undang Inti Bank Indonesia. Presiden Soekarno saat itu membangun Bank Indonesia dalam rencana menasionalisasi perbankan yang berada di Indonesia.
Walau telah merdeka di tahun 1945, tetapi Pemerintah Indonesia saat itu masih memakai De Javasche Bank (DJB) untuk regulator pengontrol perekonomian. DJB dibuat oleh Raja Wilem I di tahun 1827-1828. Dibangun untuk menangani persoalan ekonomi serta keyangan di Koloni Hinida Belanda saat kemunduran VOC.
Sampai tahun 1950 susunan perekonomian Indonesia masih didominasi dengan susunan yang dibikin Belanda dalam DJB. Waktu itu dapat disebutkan perbankan Indonesia adalah elemen fasilitas moneter yang sedikit berperanan dalam operasi perbankan. Mengakibatkan memunculkan kemauan kuat warga untuk masukkan semakin banyak faktor nasional dalam susunan ekonomi Indonesia.
Bank Indonesia mempunyai fungsi dan tugas yang sama juga dengan DJB untuk bank sentra. Tiga pekerjaan penting yaitu di bagian moneter, perbankan serta skema pembayaran. Termasuk juga meneruskan peranan bank komersil yang memberi layanan keuangan perbankan biasanya. Disamping itu Bank Indonesia dikasih pekerjaan penting lain dalam hubungan dengan Pemerintah.
Tahun 1968 diedarkan Undang-Undang Bank Sentra dalam ketentuan ini mengendalikan posisi serta pekerjaan Bank Indonesia untuk bank sentra terpisah dari bank-bank yang lain lakukan peranan komersil. Masih juga dalam ketentuan yang serupa, Bank Indonesia bekerja menolong Pemerintah untuk agen pembangunan menggerakkan kelancaran produksi serta pembangunan dan memperlebar peluang kerja buat tingkatkan skala hidup rakyat.
Set baru Bank Indonesia diawali di tahun 1999. Saat kritis 1998, Pemerintah memutuskan arah tunggal bank sentra ini. Melalui UU Nomor 23, Bank Indonesia cuma mempunyai tujuan untuk capai serta pelihara konsistensi nilai rupiah. Melepaskan pekerjaan serta manfaatnya untuk alternatif DJB.
Masuk tahun 2004, dilaksanakan amandemen dari UU Bank Indonesia. Konsentrasi amandemen ini mempunyai tujuan supaya BI untuk bank sentra konsentrasi pada faktor penting yang terkait dengan penerapan pekerjaan, kuasa serta penguatan pada pemerintah.
Tahun 2008, UU BI kembali lagi diamandemen lewat Perpu Nomor dua tahun 2008. Dalam ketentuan itu, Bank Indonesia mengemban pekerjaan tingkatkan ketahanan perbankan nasional dalam hadapi kritis global. Triknya lewat kenaikan akses perbankan pada Sarana Pembiayaan Periode Pendek dari Bank Indonesia.
Sekarang, Tubuh Legislasi (Baleg) DPR-RI merencanakan lakukan Koreksi UU Bank Indonesia Nomor 23 tahun 1999. Salah satunya point perkembangan ada pada klausal 34 yang memerintah Bank Indonesia kembali lagi bekerja untuk pengawas perbankan yang sekarang ini dilimpahkan pada Kewenangan Layanan Keuangan (OJK).
