Pemerintah Segera Susun Peta Jalan Industri Hasil Tembakau Berkeadilan

 Sekretaris Menteri Koordinator Bagian Perekonomian Susiwijono pastikan Pemerintah terus memperdalam gagasan pembangunan Roadmap Industri Hasil Tembakau (IHT) yang Berkeadilan. Lewat Roadmap IHT Berkeadilan diinginkan bisa mewadahi kebutuhan di antara kementerian/instansi berkaitan, perkumpulan, akademisi, terutamanya aktor industri rokok.

Jenis Obat Bubul Paling Ampuh

"Sejauh ini industri hasil tembakau (IHT) sering hadapi ketidaktetapan hukum. Ada ego bagianal antar kementerian/instansi, akademisi sampai perkumpulan berkaitan terkait yang sering berisan. Hingga industri rokok di negeri ada pada kondisi tidak tentu," tutur ia dalam dialog virtual bertopik 'Roadmap Industri Hasil Rokok yang Berkeadilan," Sabtu (5/9).

Hingga, sambung Susiwijono, Pemerintah lewat Kementerian Koordinator Bagian Perekonomian akan bekerjasama dengan beberapa faksi berkaitan dalam proses pengaturan IHT Berkeadilan.

Salah satunya, Kementerian Pertanian berkaitan kolaborasi kebutuhan arah kebijaksanaan tanaman tembakau serta petani. Kementerian Perindustrian berkaitan arah kebijaksanaan produk tembakau baik HT serta HTPL dan kebutuhan industri rokok.

Lalu, Kementerian Keuangan berkaitan arah kebijaksanaan fiskal. Kementerian Kesehatan berkaitan arah kebijaksanaan kesehatan, terutamanya dalam pengaturan mengonsumsi rokok buat beberapa anak. Akademisi berkaitan analisis mengonsumsi rokok paling baru serta efeknya. Beberapa perkumpulan berkaitan produk rokok serta semacamnya. Serta Bappenas, khususnya berkaitan arah kebijaksanaan IHT pada RPJMN 2020-2024.

"Sesaat, untuk hasil bahasan paling akhir akan dilaksanakan bahasan tiga hal. Yaitu, pengurangan pravelensi (fiskal serta non fiskal), perlakuan barisan terpengaruh, serta peralihan produk pilihan," katanya.

Akhirnya, ia mengharap Roadmap IHT Berkeadilan mmapu mensinergikan arah kebijaksanaan dan jaga kesetimbangan di antara kebutuhan yang dengan cara resmi dibawa oleh semasing kementerian/instansi serta stakeholder berkaitan. Untuk terwujudnya kebijaksanaan yang sama, untuk dasar berupaya serta untuk jamin ada kejelasan usaha di beberapa sektor yang berkaitan dengan Pertanian Tembakau, Industri Hasil Tembakau serta Perdagangan Hasil Tembakau.

Ketua Umum Kombinasi Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan menjelaskan roadmap yang dibikin pemerintah untuk Industri Hasil Tembakau (IHT) dipandang menekan. Karena, ada banyak gagasan pembangunan periode menengah yang mendesak performa IHT.

"Kami kaget dengan hadirnya Perpres no 18/2020 mengenai gagasan pembangunan periode menengah untuk mendesak IHT. Disamping itu ada banyak rumor kebijaksanaan di lingkungan kementerian serta instansi supaya tidak melakukan komunikasi atau terkait dengan IHT," katanya

"Lalu UU koreksi no 32/2002 mengenai penayangan memberikan jika barisan anti tembakau menyarankan supaya iklan rokok dilarang pada media penayangan dengan mengatasnamakan beberapa anak," imbuhnya pada Webinar, Jakarta, Sabtu (5/9).

Menurut dia, roadmap IHT perlu diperbarui sebab peningkatan biaya IHT tiap tahun relatif tinggi dibandingkan angka inflasi atau perkembangan ekonomi. Disamping itu, peningkatan Harga Jual Eceran (HJE) bertambah 2x lipat dibandingkan presentasi naik biaya pada SKM serta SPM tahun 2020.

" Ini yang mengakibatkan industri IHT pada tahun 2020 alami kontraksi sebesar 15-20 % sebelum ada epidemi ini. Adanya epidemi, pengurangannya semakin kronis lagi. Perlu seputar 2 tahun untuk mengembalikannya," kata Henry

Disamping itu, ia menjelaskan jika ada ada dua beban IHT pada tahun 2020.

"Pada tahun 2020 ini peningkatan cukai 23 % serta HJE 35 %. Angka peningkatan ini jauh di atas angka inflasi serta perkembangan ekonomi. Disamping itu sebab ada Epidemi Covid-19 semenjak Maret 2020, beban ongkos penambahan untuk penerapan prosedur kesehatan di pabrik jadi bertambah," katanya

Henry memberikan tambahan, efek dari beban IHT ialah produksi tahun 2020 diprediksikan akan turun 30-40 %. Sesaat akseptasi negara akan turun dari sasaran akseptasi cukai rokok yang terkoreksi dari Rp 173,14 triliun jadi Rp 164,94 triliun.